SUMENEP I liputan12 - Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan komitmennya untuk menegakkan disiplin dan menjaga moral aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Ia menilai, setiap pelanggaran etika dan perilaku amoral yang dilakukan aparatur, baik PNS maupun PPPK, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya laporan dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang dokter berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan tenaga sukarelawan (sukwan) di salah satu Puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.
"Saya menerima laporan lengkap dengan bukti-bukti awal terkait dugaan tersebut. Jika memang benar terjadi, ini pelanggaran serius terhadap disiplin dan moral aparatur. Tidak bisa dibiarkan, karena akan mencoreng kehormatan profesi dan nama baik pemerintah daerah," tegas Bupati Fauzi, Minggu (5/10/2025).
Menurutnya, setiap aparatur wajib menjaga harkat dan martabatnya, karena mereka tidak hanya digaji untuk bekerja, tetapi juga dipercaya masyarakat sebagai teladan dalam berdoa dan berperilaku. Pelanggaran etika, apalagi yang menyangkut moral pribadi, tidak bisa dianggap sepele.
"Menjadi aparatur bukan hanya soal bekerja sesuai jam dinas. Ini soal tanggung jawab moral di hadapan publik. Sekali moral rusak, kepercayaan masyarakat ikut hancur. Karena itu, saya tegaskan, siapapun yang terbukti melanggar nilai etika dan kesusilaan akan kami beri sanksi berat," ujarnya.
Bupati Cak Fauzi panggilan akrabnya meminta jajaran Dinas Kesehatan untuk segera menyetujui laporan tersebut dengan langkah profesional dan tujuan. Ia mengingatkan, proses penegakan disiplin harus dilakukan secara transparan agar tidak ada kesan pembiaran terhadap pelanggaran moral aparatur.
“Saya tidak ingin ada kesan bahwa pemerintah menutup mata. Kalau terbukti suatu kesalahan, konsekuensinya jelas, bisa dihentikan atau diputuskan hubungan kerja. Tidak ada istilah yang dimaafkan untuk pelanggaran moral,” tegasnya lagi dengan nada serius.
Lebih jauh lagi, Politisi PDP Perjuangan ini kembali menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang bersih dan beretika di lingkungan pemerintahan. Ia menilai, kehebatan aparatur bukan diukur dari pangkat atau status, melainkan dari integritas dan perilakunya dalam menjaga kehormatan diri dan lembaga.
“Kita bisa pintar, kita bisa profesional, tapi kalau moralnya bobrok, semua itu sia-sia. Pemerintah membutuhkan aparatur yang berakhlak, jujur, dan mampu menjaga nama institusi dengan baik. Karena satu kesalahan moral bisa merusak citra seluruh jajaran,” Tegasnya.
