Keputusan tersebut diambil setelah dilaksanakannya gelar perkara khusus yang melibatkan Ditreskrimum Polda Riau bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Indragiri Hilir di ruang gelar perkara Direktorat Reskrimum Polda Riau, pada Senin, 11 Mei 2026.

Santer terdengar, kasus tersebut terkait dugaan Mark up atau penggelembungan anggaran kontrak konsultan hukum yang ditangani Direktorat Legal & Human Capital (LHC) PLN. Nilainya pun cukup fantastis, mencapai Rp13,5 miliar untuk satu kontrak.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, insiden bermula saat WH diduga mendatangi rumah korban dalam kondisi emosi sambil berteriak dan mengeluarkan makian.

Perkara tersebut telah dilaporkan berdasarkan : LP/B/165/V/2026/SPKT/POLSEKCENGKARENG/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POLDA METRO JAYA tertanggal 14 Mei 2026.

dapat beroperasi.

Peristiwa ini memicu kecaman keras dari berbagai pihak karena mengangkangi asas tertinggi hukum : Salus Populi Suprema Lex Esto—keselamatan pasien adalah hukum tertinggi.

Menanggapi hal ini, Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) sekaligus Ketua Umum PP Ikatawan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira mengatakan, sejak 2024, blackout sepertinya sepertinya sudah menjadi budaya yang dipertontonkan PT PLN (Persero) sejak tahun 2024.

Kabar ini agak kontradiktif karena di saat PLN menebar framing bahwa Laporan Keuangan tahun 2025 perusahaan tersebut untung Rp7 triliun, dalam dua hari terakhir justru para pegawai keresahan, menyusul beredar luasnya narasi berantai terkait kondisi PLN saat ini 

Dari dua paket nama yang sama itu, di mana salahsatunya memfokuskan pengadaan jasa untuk petugas kebersihan dengan uraian pekerjaan 1 Petugas Kebersihan (156, OB, @ 4000000) yang mana pengadaan dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan dari kantor pelayanan publik urusan pertanahan tersebut.

Salah satu ruas strategis tersebut adalah Jalan Tol Sibanceh (Sigli–Banda Aceh) yang menjadi ruas tol pertama di ujung barat Nusantara. Dengan total panjang 74,2 km, jalan tol ini membentang dari Padang Tiji, Kabupaten Pidie, hingga Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 Tahun 2026 dan diikuti oleh seluruh guru PAUD/TK se-Kecamatan Ciawi. 

"Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan Israel adalah tindakan pengecut yang mencederai nilai-nilai universal kemanusiaan," kata Direktur Penggalangan Relawan DPP PSI Furqan AMC pada Kamis, 21 Mei 2026.

Program ini dibentuk sebagai langkah strategis untuk memberikan akses pendampingan dan perlindungan hukum kepada masyarakat pelaku usaha, agar dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan rasa aman, profesional, dan terlindungi secara hukum.

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, menyampaikan bahwa selama periode Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Hutama Karya terus memastikan pelayanan operasional di seluruh ruas JTTS berjalan optimal melalui penguatan pengendalian trafik, penyiagaan petugas, serta koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan.

"Kami berharap Bapak Presiden Prabowo turun tangan membebaskan relawan kemanusiaan dan jurnalis indonesia yang ditangkap rezim Zionis Israel," harap Sekjen FPN, Furqan AMC. 

Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/2220/X/2024/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA, tertanggal 15 Oktober 2024, pukul 15.42 WIB.

Di mana dalam persidangan militer itu, majelis hakim juga menyampaikan bahwa jika saksi Andri Yunus tidak hadir maka akan bisa di kenakan sanksi pidana

Acara yang dihadiri oleh sekitar 70 peserta yang berasal dari kalangan pelajar SMP, SMA, hingga mahasiswa di Kota Bogor tersebut diselenggarakan di Balai Kota Bogor, tepatnya di Gedung Paseban Sri Baduga, Sabtu, 2 Mei 2026.

Keluhan ini disampaikan oleh banyak warga yang merasa lelah dan berat setiap kali harus berurusan dengan birokrasi. Menurut pengakuan mereka, syarat fotokopi ini seolah menjadi ketentuan baku yang tidak pernah berubah dan selalu ada dalam setiap jenis pengurusan. Mulai dari urusan yang sederhana hingga yang rumit, instansi selalu meminta berkas tambahan berupa salinan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Tanah, hingga BPKB dan faktur kendaraan.

Kesepakatan tersebut dicapai melalui mediasi yang berlangsung di Kantor Perumda Parkir Makassar Raya, Jalan Hati Mulia, Kecamatan Mariso pada Jumat, 24 April 2026 sekitar pukul 16.30 WITA.